-->

Ads 720 x 90

Header-hoz

Keamanan Wilayah Laut Belum Optimal

Keamanan Wilayah Laut Belum Optimal

Dody Usodo Hargo S., S.IP, MM
Brigadir Jenderal TNI

Pengamanan wilayah laut Indonesia sangat berpengaruh terhadap pengamanan wilayah darat, jika di laut sudah di filter dengan pengamanan yang kuat maka segala kegiatan ilegal akan bisa dijaga di laut sehingga tidak masuk ke wilayah daratan. Saat ini kita masih memiliki 105 KRI untuk menjaga 5,8 juta km2 luas wilayah laut Indonesia, sementara menurut batas minimumnya, seharusnya dibutuhkan sekitar 500 KRI untuk bisa menjaga wilayah laut secara minimum.

Disamping itu, karena kita sudah meratifikasi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982, maka resikonya kita harus menyiapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dimana ada 3 ALKI yang bisa dimanfaatkan oleh negara-negara yang memiliki keunggulan angkatan lautnya untuk kepentingan kekuatan militer. Seperti yang pernah terjadi pada 3 Juli 2003, terjadi insiden duel udara antara pesawat tempur F-16 TNI AU dengan pesawat tempur F-18 Hornet milik Angkatan Laut AS yang menggunakan pangkalan kapal induk US Carltington, 2 fregat dan 1 destroyer yang berlayar diantara pulau Madura dan pulau Kangean menuju selat Lombok atau ALKI 2.

Insiden ini terjadi akibat dari kurangnya jumlah kapal yang kita miliki, dan juga belum maksimalnya Alut Sista. Padahal ALKI itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan manuver militer melainkan hanya untuk lintas perdagangan. Kalaupun yang melintas di ALKI itu adalah kapal militer, maka mereka hanya boleh melakukan lintas laut dan mereka juga harus mengkoordinasikan hal itu kepada Kemhan dan Mabes TNI.

Sebagaimana diketahui, bahwa masuknya senjata-senjata ilegal yang kemudian beredar di Poso dan Ambon pada saat terjadinya keru-suhan disana, semuanya dilakukan melalui laut dan kemudian di kirim ke darat. Senjata-senjata illegal ini diangkut melalui sejumlah jalur laut dan juga darat. Jalur pertama misal-nya, dimulai dari Sabah kemudian masuk ke Tarakan dan Nunukan kemudian melakukan lintas laut untuk masuk ke Palu. Selanjutnya melalui jalur darat dari Palu masuk ke Poso.

UUD 1945 mengamanatkan bahwa cita-cita nasional adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, namun demikian selama 67 tahun kemerdekaan RI, proses pembangunan yang dilaksanakan kurang mengoptimalkan potensi sumber daya laut dan pesisir, walaupun kawasan pesisir sangat potensial. Pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di wilayah darat.

Tentunya menjadi sebuah pertanyaan mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris, padahal 2/3 wilayahnya adalah berupa lautan. Sebetulnya Indonesia adalah negara maritim jika dilihat pada orientasi aspek geografi, sedangkan sebagai negara agraris orientasinya adalah aspek iklim, dimana pada saat musim kemarau kita paceklik dan pada musim hujan kita menanam.

Ilustrasi tersebut dapat juga menjadi argumen kurang optimalnya dukungan untuk pengamanan wilayah yurisdiksi laut Indonesia sehingga sumber daya laut yang melimpah hanya menjadi lumbung bagi nelayan asing. Apabila pengamanan wilayah laut Indonesia terjamin atau pengamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia kuat, maka kondisi tersebut tentunya dapat menekan tindak kegiatan illegal di lautan Indonesia dan akan berdampak positif pada keamanan wilayah darat.

Selain itu UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya pasal 8, yaitu mengenai tugas-tugas TNI AD, TNI AL dan TNI AU, menyebutkan bahwa TNI AD diantaranya hanya bertugas menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain dan melaksanakan pemberdayaan wilayah perbatasan darat.

TNI AL diantaranya bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi. TNI AL juga memiliki spesifikasi tugas, yaitu melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan luar negeri Pemerintah. Jadi ketika kapal TNI AL berlayar di perairan internasional, maka dia sudah menjadi wakil Indonesia di perairan internasional. Sementara itu kalau ada nelayan-nelayan Indonesia yang keluar dari wilayah Indonesia dan akan ditangkap oleh keamanan laut negara lain mereka bisa lari ke kapal TNI AL untuk mendapatkan perlindungan. Karena ketika mereka naik ke kapal TNI AL, itu berarti bahwa mereka sudah masuh ke wilayah RI. Dalam hal ini, kapal TNI AL yang berada di laut internasional sama halnya dengan kantor Kedubes RI di darat.

Sedangkan TNI AU diantaranya bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan udara di wilayah yurisdiksi nasional sesuai dengan hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi.

TNI AU hanya bisa menjaga keamanan wilayah udara tanpa bisa memeriksa pelanggaran yang terjadi di udara, sementara TNI AL selain menjaga keamanan wilayah laut juga bisa langsung melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang terjadi di laut.

Tugas-tugas yang dilakukan oleh TNI AD, TNI AL dan TNI AU tersebut dilaksanakan secara terpadu. Dimana dalam melaksanakan tugasnya, TNI tidak hanya melakukan tugas dalam aspek fisik melainkan juga aspek non-fisik yang berpenga-ruh terhadap gelar kekuatan fisik.

Belum optimalnya pelaksanaan tugas pertahanan dan keamanan di wilayah laut diantaranya dikarenakan keterbatasan fasilitas serta sarana dan prasarana pengamanan laut. Namun demikian, kedepan kita berharap Indonesia bisa menjadi sebuah negara maritim yang tangguh dengan postur pertahanan negara yang ideal sesuai dengan Renstra Pertahanan Negara Tahap III yang akan selesai pada 2020-2024, yaitu tercapainya kebutuhan pokok minimal.

 Sedangkan aksi nyata yang perlu dilakukan, diantaranya adalah penyelesaian sengketa batas melalui upaya diplomasi oleh Kementerian Luar Negeri. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat pesisir oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu Kemenko Polhukam juga diharapkan agar lebih mengefektifkan koordinasi dengan Bakorkamla, dan pelaksanaan patroli terpadu antara TNI AL dan TNI AU.

 Sumber: Tabloid Diplomasi 
Hozairi
Sukses Harus Di Mulai Dari Mimpi

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter