-->

Ads 720 x 90

Header-hoz

Implementasi Geopolitik Indonesia di Era Global

BAB I

PENDAHULUAN

Jauh sebelum masa kemerdekaan, Indonesia ternyata sudah dikenal dunia sebagai sebagai Bangsa yang memiliki peradaban maritim maju. Bahkan, bangsa ini pernah mengalami masa keemasan pada awal abad ke-9 Masehi. Sejarah mencatat bangsa Indonesia telah berlayar jauh dengan kapal bercadik. Dengan alat navigasi seadanya, mereka telah mampu berlayar ke utara, lalu ke barat memotong lautan Hindia hingga Madagaskar dan berlanjut ke timur hingga Pulau Paskah. Dengan kian ramainya arus pengangkutan komoditas perdagangan melalui laut, mendorong munculnya kerajaan-kerajaan di Nusantara yang bercorak maritim dan memiliki armada laut yang besar.

Sebelum NKRI berdiri, para pemimpin Kerajaan Sriwijaya di abad ke-7 hingga ke-13 serta Kerajaan Majapahit di ujung abad ke-12 hingga ke-15 telah membuktikan kemampuannya dalam menggunakan wilayah strategis perairan Indonesia dari sisi geopolitik dan geostrategi. Puncak kejayaan maritim nusantara terjadi pada masa Kerajaan Majapahit (1293-1478). Di bawah kepemimpinan Raden Wijaya, Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, Majapahit berhasil menguasai dan mempersatukan nusantara. Pengaruhnya bahkan sampai ke negara-negara asing seperti Siam, Ayuthia, Lagor, Campa (Kamboja), Anam, India, Filipina, China (Boedenani, H: 1976).

Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Indonesia mengalami pergeseran nilai termasuk di dalamnya pemahaman konsep maritime. Di era global ini bangsa Indonesia direkayasa untuk berpaling ke darat (continental oriented), dan prosesnya sudah berlangsung tiga setengah abad. Tepatnya, sejak era pemerintah kolonial Belanda yang mengembangkan politik devide et impera. Pada era tersebut, cukup banyak dari kalangan pribumi kelas bangsawan, mendapatkan pangkat (tituler) cukup tinggi, dan juga di satuan militer banyak yang mencapai tingkat perwira menengah. Tetapi di laut, urusannya berbeda, paling tinggi pangkat dan jabatan yang bisa diraih adalah kelasi pelaut, juru mudi, teknisi dan bagian perbekalan (Henky Supit: 2005).

Inilah alasan mengapa Indonesia belum sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jepang misalnya yang telah berhasil menciptakan Kapal Perusak yang dilengkapi Radar Teknologi Tinggi sebagai salah satu kekuatan armada laut. Sejauh ini, Indonesia belum melangkah dengan pasti dalam membentuk system pertahanan laut yang kuat.

Dalam perspektif geopolitik dan geostrategi, media laut menjadi sangat vital untuk menggelar kekuatan, pembangunan pangkalan militer, jalur kapal selam, dan kapal perang serta arena perebutan pengaruh kepentingan politik, pertahanan maupun ekonomi. Utamanya pada 8 tahun dan 30 tahun ke depan (tahun 2020 dan 2050) dampak menawannya posisi geopolitik ini akan menempatkan kita pada posisi ancaman geostrategi yang lebih krusial dibanding saat para pengelana kolonial memasuki perairan wilayah kita demi rempah-rempah (Ermanaya, Suradinata: 2001).

Dalam makalah ini akan dibahas mengenai strategi geopolitik Indonesia melalui pertahanan maritime yang kuat diawali dengan maritime awareness. Maritime awareness sebagai fondasi geopolitik kepulauan Indonesia dicetuskan oleh Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan. Dalam aplikasinya maritime awareness ini belum mendapatkan dukungan yang nyata dari masyarakat (Robert Mangindaan: 2012) .

Konsep pertahanan maritime masih menjadi perbincangan kalangan atas saja, hanya mereka yang paham konsep yang bisa berargumen menyatakan berbagai strategi-strategi untuk mencapai kejayaan maritime Indonesia. Indonesia memiliki 110,8 juta orang penduduk, pengetahuan dan kesadaran maritime jika dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia, dan dengan bersatu padunya seluruh rakyat Indonesia dalam mendukung dan mewujudkan strategi geopolitik ini, maka kejayaan maritime yang telah lama lenyap dapat terwujud. Dengan pertahanan maritime yang kuat, Indonesia pastinya mampu bersaing dengan Negara adidaya, bahkan Indonesia mampu menguasai perdagangan dunia.




















BAB II

PERMASALAHAN

Potensi laut yang kaya dan letak yang strategis menjadikan Indonesia sebagai pintu perdagangan dunia. Hal itu mengharuskan Indonesia memperkuat geopolitiknya melalui pertahanan maritim. Hal yang penting dalam geopolitik Indonesia adalah cara pandang bangsa agar melihat Indonesia sebagai negara maritim. Kita harus menjadikan laut sebagai prioritas, ditopang (pertahanan) udara dan darat, jika ada ekspansi kekuatan laut di sebuah negara dan pertahanan laut itu kalah, maka lawan bisa masuk ke darat dan menguasai negara. Oleh karena itu pertahanan laut harus diperkuat (I Made Sandy: 1996).

Dari segi geografis dan sosial budaya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dunia. Secara fisik, Indonesia mempunyai panjang garis pantai mencapai 81.000 kilometer dengan jumlah pulau mencapai lebih dari 17.500 pulau. Luas daratan 1,9 juta kilometer persegi, sementara luas perairan 3,1 juta kilometer persegi (I Made Sandy: 1996).

Negara ini juga memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikannya strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudera dan dua benua sekaligus memiliki perairan yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung dengan sepuluh negara di kawasan. Keadaan ini menjadikan Indonesia rentan terhadap sengketa perbatasan dan ancaman keamanan yang menyebabkan instabilitas dalam negeri dan di kawasan. Letak geografis merupakan salah satu determinan yang menentukan masa depan dari suatu negara dalam melakukan hubungan internasional (Dahuri Rokhmin (et.al),.1996).

Karena letaknya yang strategis sejak dulu Indonesia telah menjadi arena perebutan pengaruh oleh pihak asing. Negara ini telah melalui beberapa periodisasi penguasaan dan perebutan pengaruh, mulai dari Portugal, Belanda, hingga Amerika Serikat dan Uni Soviet ketika Perang Dingin. Di masa mendatang tidak menutup kemungkinan Indonesia akan kembali menjadi wilayah perebutan pengaruh oleh negara-negara besar. Hal ini bisa dilihat dengan kemunculan China sebagai hegemon baru di kawasan yang telah menggeser perimbangan kekuasaan sekaligus mengikis pengaruh Amerika di kawasan.

Tidak bisa diramalkan kapan Indonesia akan terlibat dalam permasalahan dengan Negara tersebut, namun Indonesia harus bersiap sejak dini karena pada implementasinya, di era global ini sistem geopolitik Indonesia bersifat anomali karena tidak berdasarkan pada pakem yang ada. Di kawasan Asia Tenggara, negara terbesarnya adalah Indonesia dengan 70% wilayah berupa lautan (I Made Sandy: 1996), tetapi pertahanan Indonesia bukanlah yang terkuat. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan berbagai sistem yang terstruktur untuk mewujudkan pertahanan maritime Indonesia.

BAB III

PEMBAHASAN

Mengapa dalam konteks geopolitik yang dibicarakan adalah pertahanan maritim? Indonesia dengan sebagian besar wilayahnya merupakan lautan sudah selayaknya kembali pada masa kejayaan Sriwijaya dan Majapahit yang memiliki kekuatan system pertahanan maritim. Tidak hanya untuk kepentingan Negara, sumberdaya maritim yang sangat besar ini perlu dikelola dan diberdayagunakan sebagai aset ekonomi bangsa.

3.1 Pemahaman Geopolitik

Geopolitik berarti suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial, dengan merujuk kepada politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi yang mencakup lokasi, luas serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai empat unsur yang membangun yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbale balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijakan (Ermanaya, Suradinata. 2001).

Berkaitan dengan konsep geopolitik, para pemikir geopolitik seperti Sir Walter Raleigh (1554 – 1618) dan Alfred T. Mahan (1840 – 1914) dengan Teori Kekuatan Maritim mengatakan sebagai berikut: (Ermanaya, Suradinata. 2001).

Siapa yang menguasai laut akan menguasai perdagangan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia dan laut untuk kehidupan, sumber daya alam banyak terdapat di laut. Oleh karena itu, harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya.

Teori kekuatan maritime di atas sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar merupakan lautan. Dengan kekuatan system pertahanan maritime Indoesia, maka dapat membawa bangsa kita pada era kejayaan Majapahit sehingga mampu berada pada garda depan dalam konteks perdagangan bersama Negara-negara maju di dunia.

3.2 Konsep Kelautan Indonesia

Wilayah laut Indonesia sebagai bagian integral dari wilayah negara Indonesia yang telah ditetapkan melalui UNCLOS 1982, merupakan wilayah perairan teritorial yang melingkupi seluruh Kepulauan Indonesia sampai dengan jarak 12 mil ke arah luar dari garis pangkal. Selain itu, Indonesia juga memiliki yurisdiksi yang meliputi, Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sejauh 200 mil dan Landas Benua (Continental Shelfs), sampai maksimum sejauh 350 mil ke arah luar garis pangkal. Dengan ditetapkannya konvensi tersebut, wilayah laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan diperkirakan mencapai 5,8 juta kilometer persegi yang terdiri atas 3,1 juta kilometer persegi perairan teritroial Indonesia dan 2,7 juta kilometer persegi perairan laut ZEE(Rais Yakub: 2004).

Dalam era globalisasi, perhatian bangsa Indonesia terhadap fungsi, peranan dan potensi maritim semakin berkembang. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh perkembangan pembangunan yang dinamis yang mengakibatkan semakin terbatasnya potensi sumberdaya nasional di darat. Pengaruh lainnya adalah perkembangan teknologi maritim sendiri yang sangat pesat, sehingga memberikan kemudahan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya maritim(Rais Yakub: 2004).

Ada dua kata kunci yaitu kepentingan (interest) dan kekuatan (power), yang perlu dibangun bagi bangsa yang hidupnya dekat dengan laut. Terlebih pula bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sudah lumrah apabila bertekad menjadi negara maritim yang jaya(I. Mardiyono Hidayat: 1983).

Modal awalnya adalah kesadaran maritim (maritime awareness) yang sekarang ini sudah surut dari kehidupan bangsa Indonesia. Kesadaran tersebut tidak akan turun gratis dari langit, tetapi perlu adanya pembinaan yang terprogram, berlanjut dan hasilnya (outcome) dapat diukur(I. Mardiyono Hidayat: 1983).

3.3 Maritime Awareness: Fondasi Geopolitik Negara Indonesia

Konsep ini dicetuskan oleh Laksamana Muda TNI (Purn) Robert Mangindaan, pada Forum Kajian Pertahanan dan Maritim (2012) beliau mengatakan bahwa konsep maritime awareness hendaknya dijadikan sebagai landasan untuk membangun politik pertahanan, pembangunan ekonomi maritim, dan seterusnya(Robert Mangindaan: 2012).

Beberapa Negara di asia seperti India, Philippines, Jepang, dan banyak pihak lain yang mengembangkan MDA (maritime domain awareness) sesuai dengan kepentingan nasional mereka, kemudian MDA dibakukan dalam bentuk doktrin, dan disosialisasikan kepada masyarakat(Robert Mangindaan: 2012). Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Menurut Laksamana Madya TNI DR. Marsetio, MM (2012), Maritime Domain Awareness (MDA) adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kejadian-kejadian di laut dan kawasan pantai serta mencarikan solusi yang tepat dalam penyelesaiannya. Substansi MDA adalah terbangunnya pertukaran informasi, jaringan dan kegiatan analisis antara stakeholder maritim atas apa yang terjadi di laut dan sekitarnya sehingga setiap peristiwa yang mengancam keamanan maritim dapat segera direspon dengan cepat. MDA sebenarnya adalah bagian dari strategi maritim nasional(Robert Mangindaan: 2012).

MDA di Indonesia baru sekedar konsep. Indonesia belum mempunyai MDA apalagi doktrinnya. Indonesia sudah lama mengenal Wawasan Nusantara yang melihat territorial dan yurisdiksi nasional sebagai satu bagian yang utuh. sudah menyentuh kesadaran geografik (geographical awareness), tetapi nuansa kesadaran maritim sepertinya kurang kuat ditonjolkan. Terlepas dari benar atau keliru, yang terpenting adalah Indonesia harus punya pemahaman yang baku tentang maritime awareness yang secara singkat merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kejadian-kejadian di laut dan kawasan pantai(Robert Mangindaan: 2012).

Memang secara konseptual MDA dibangun di atas fondasi kepentingan AS. Namun bukan berarti MDA tidak dapat diaplikasikan di negara-negara lain, termasuk di Indonesia, tentu saja dengan sejumlah penyesuaian. Penyesuaian dilakukan karena kondisi awal setiap negara untuk mengadopsinya berbeda-beda. Dan satu hal penting yang tidak boleh dilewatkan, Indonesia harus merancang suatu konsep MDA yang sesuai kepentingannya(Robert Mangindaan: 2012).

Untuk menerapkan MDA di Indonesia, dibutuhkan banyak pembenahan pada pemangku kepentingan maritim. Kata kuncinya adalah kepedulian (awareness), dalam hal ini terhadap domain maritim. Kepedulian terhadap domain maritim merupakan tantangan pertama bila Indonesia ingin menerapkan konsep itu(Robert Mangindaan: 2012). Kepedulian terhadap lingkungan maritim masih lemah karena bangsa Indonesia belum menganggap laut sebagai bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Sudah seharusnya penerapan MDA menciptakan efisiensi dalam aspek keamanan maritime untuk mewujudkan fondasi Negara Indonesia yang kuat.

3.4 Implementasi Pertahanan Maritim Sebagai Strategi Geopolitik Indonesia

Aneh tetapi nyata, Indonesia yang diakui dunia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tetapi tidak memiliki strategi maritim nasional. Indonesia memiliki modal yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografis penduduknya yang ideal, sumber daya kultural yang beragam dan kuat, dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Krisis dan tantangan telah diubah menjadi peluang dan kesempatan. Di bidang energi, Indonesia memiliki berbagai sumber energi mulai dari minyak bumi, gas, batubara dan sumber energi yang terbarukan yang melimpah seperti geotermal dan air. Di samping itu, tersedia lahan yang luas dan subur yang bisa ditanami oleh berbagai komoditas pangan dan pertanian didukung dengan potensi kekayaan laut yang luar biasa. Penduduk Indonesia memiliki potensi tinggi di berbagai bidang, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian dan budaya, olahraga, serta kreativitas. Semua itu apabila dikelola dengan maksimal dapat mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa maritime yang berperadaban maju. Perkembangan zaman kian pesat, aspek globalisasi menyentuh segala bidang, sudah saatnya pertahanan maritime dijadikan sebagai strategi geopolitik bangsa untuk melindungi dan menjaga kekayaan alam negeri.

Strategi pertahanan maritim dilaksanakan untuk membawa Indonesia pada kejayaan melalui penguatan pertahanan dan kemanan laut untuk menjaga kedaulatan negara serta menjaga kekayaan laut dari perampok yang terus menggerogoti laut kita.

3.5 Perumusan National Ocean Policy

Mengapa harus kembali menjadi Negara maritime? Jawabannya sangat mudah, dalam pidatonya Ir. Soekarno pernah berpesan bahwa Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa pahlawannya, Jasmerah. Tentunya masyarakat Indonesia tidak akan pernah lupa bahwa Negara ini dulunya adalah Negara maritime. Lantas untuk apa mencari berbagai alternative solusi untuk menjadi bangsa yang hebat dengan peradaban yang maju. Modal dasar sudah dimiliki, sector maritime merupakan asset bangsa yang mampu meningkatkan devisa Negara, melalui optimalisasi pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam, dan system pertahanan maritime yang baiklah cita-cita bangsa untuk menjadi Negara maju yang sejajar dengan bangsa asing di dunia akan terwujud. Strategi maritim penting dibutuhkan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi maritim untuk kesejahteraan bangsa(A. Harsawaskita: 2007).

Laksda TNI Haribowo pada seminar IMI Goes to Campus di Universitas Diponegoro(2012) mengatakan bahwa:

Sudah sepantasnya negara ini memiliki ocean policy sebagai landasan pembangunan kelautan Indonesia.

Bicara tentang ocean policy, Indonesia hingga saat ini ternyata belum mempunyai kebijakan kelautan (ocean policy). Hal ini dipertegas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi pada kesempatan seminar nasional Membangun Kejayaan Maritim Indonesia di Jakarta (2012).Negara-negara lain di dunia yang sampai saat ini sudah ada 20 negara yang sudah memulai dan memiliki kebijakan kelautan nasional negaranya masing-masing seperti Kanada, Amerika, Australia dan China(A. Harsawaskita: 2007).

Oleh karena itu untuk mewujudkan Negara Kesatuan Rebublik Indonesia (NKRI) sebagai negara kepulauan yang mandiri, adil dan merata, maka perlu adanya kebijakan kelautan nasional (national ocean policy) yang harus dijadikan sebagai kekuatan politik. Dalam perumusan National Ocean Policy harus mampu memberikan kebijakan yang mensinergikan fungsi dari berbagai matra baik darat, laut dan udara serta mampu memadukan dari kebijakan dan kewenangan yang ada. Kebijakan kelautan ini juga harus dapat menjamin peran dan fungsi otonomi pemda berdasarkan kekhasan wilayah dan masyarakat. Dengan lahirnya ocean policy ini akan memberikan payung hukum bagi semua stakeholders dalam membangun negara bahari(A. Harsawaskita: 2007).

Impian untuk menjadi negara besar di dunia, bukannya mustahil tetapi perlu ditopang dengan kesadaran geografik dan diikuti oleh kesadaran maritim. Cerdas memanfaatkan potensi geografik, khususnya dari sektor maritim, untuk memperkuat pembangunan power and influence, yang akan mengawal geopolitik Indonesia menuju lima besar dunia(A. Harsawaskita: 2007).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Indonesia sebagai Negara yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan belum memiliki strategi geopolitik yang tepat untuk memposisikan diri sebagai Negara maritime.

2. Mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai Negara maritime dapat dicapai melalui revitalisasi strategi melalui:

a. Memposisikan Maritime Awareness (kesadaran maritime) sebagai Fondasi Geopolitik Negara Indonesia.

b. Implementasi Pertahanan Maritim Sebagai Strategi Geopolitik Indonesia, dan

c. Perumusan National Ocean Policy (kebijakan kelautan nasional).

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis menyarankan agar ketiga strategi tersebu tidak hanya menjadi ide yang dituliskan dalam seberkas kertas yang hanya bisa dibaca dan dipahami, sudah saatnya pemerintah bertindak cepat dalam mengambil langkah untuk mengembalikan identitas Negara maritime Indonesia yang sudah lama menghilang.

DAFTAR PUSTAKA


Anonim. 2003. Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Boedenani, H. 1976. Sejarah Sriwijaya. Bandung : Tarate.

Budiharsono S. 2001. Teknik Analisis Pembangunan Kawasan Pesisir dan Lautan. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Djoko, Pramono. 2005. Budaya Bahari. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ermanaya, Suradinata. 2001. Geopolitik dan Geostrategi Dalam Mewujudkan Integritas Negara Kesatuan Indonesia. Jakarta: Lemhanas.

Harsawaskita, A. 2007. Great Power Politics di Asia Tengah Suatu Pandangan
Geopolitik, dalam Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional.
Bandung: Graha Ilmu.

Hidayat, I. Mardiyono. 1983. Geopolitik, Teori dan Strategi Politik dalam
Hubungannya dengan Manusia, Ruang dan Sumber Daya Alam. Surabaya: Usaha Nasional.

Kaelan. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma.

Mangindaan, Robert. 2012. Fondasi Geopolitik Negara Kepulauan. Jakarta Pusat . Vol. 5, No. 16.

Narzif, SH, MH. 2003. Modul Hukum Laut Indonesia Kusumaatmadja. Bandung: Bina Cipta.

Poesponegoro, M.D., Notosusanto, N.1990. Sejarah Nasional Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Rokhmin, Dahuri (et.al),.1996. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, Pradnya Paramitha. Jakarta.

Sandy, I Made. 1996. Republik Indonesia Geografi Regional. Jakarta: Penerbit Jurusan Geografi FMIPA Universitas Indonesia-PT. Indograph Bakti.

Suyono, R.P. 2003. Peperangan Kerajaan di Nusantara. Jakarta: Gramedia Widiasarana.

Suwarno, O.J.1989. Sejarah Birokrasi Pemerintahan Indonesia Dahulu dan Sekarang. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Y. Achadiati S, Soeroso M.P. 1988. Sejarah Peradaban Manusia: Zaman Majapahit.. Jakarta: PT Gita Karya.

Yakub, Rais.2004. Menata Ruang Laut Terpadu. Jakarta: Pradnya Paramitha.

Sumber: http://savitrirachmawati.blog.com/2013/02/20/implementasi-geopolitik-indonesia-di-era-global/
Hozairi
Sukses Harus Di Mulai Dari Mimpi

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter